MENDEWASAKAN PEMBANGUNAN ACEH JAYA

Hampir 14 tahun kurang lebih, umur daerah yang terkenal dengan sebutan “gampoeng dek mata biru”, sudah berlalu . Meskipun belum terlalu “dewasa” daerah yang dulu dalam “meuneumat”  Po Teumeureuhom itu sudah memasuki masa-masa “remaja”. Sejatinya, usia remaja merupakan usia yang sangat produktif, yang mampu melahirkan ide-ide cemerlang dan juga terobosan-terobosan baru.

Tidak dapat dipungkiri, “aneuk miet ban lahe han mungken jeut iplueng” (bayi yang baru lahir tidak mungkin akan dapat berlari), itulah alasan jika daerah-daerah yang baru dimekarkan tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Dengan dalih “mantong aneuk miet” maka posisi “empuk”para pemimpin yang “duek bak kursi manyang” akan terselamatkan. Padahal “belajar diwaktu kecil bagai mengukir di atas batu”.

Sudah majukah Aceh Jaya ku?

Majunya sebuah daerah biasanya ditandai oleh mandirinya ekonomi masyarakat, dan juga berhasil mengorbitkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang memenuhi, setidaknya “SNI” (Standar Nasional Indonesia). Kemudian juga dapat dilihat dari tersedianya infra struktur publik yang sudah memadai, serta berhasil mengembangkan potensi-potensi daerah tersebut.

Kemandirian ekonomi masyarakat adalah hal utama yang harus dipikirkan, caranya adalah dengan menguatkan sistem perekonomian agar tidak terkesan hubungan pemerintah dengan rakyat itu seperti pemberi sedekah dengan pengemis. Seharusnya pemerintah itu seperti seorang guru dengan muridnya, tidak hanya ilmu yang diberikan, tetapi sang guru juga mendidik, menjaga, serta mengawasi para muridnya. Hal tersebut berlangsung sampai sang murid mandiri dan siap dilepaskan ke jenjang selanjutnya.

Memikirkan rakyat bagi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah, hal tersebut akan sangat menguras pikiran dan tenaga. Dengan demikian, pemerintah tentu tidak akan mampu melakukannya sendiri, ia butuh patner yang mampu menyalurkan ide-ide mereka untuk membangun kesejateraan rakyat, meskipun patner tersebut lahir dari “golongan” yang berbeda secara politis.Jika hal tersebut mampu dilakukan, selain akan efektifnya pembangunan, juga akan memperlihatkan bahwa pemerintahan yang sedang berjalan sama sekali tidak anti kritik.

Tentu saja sebuah malapetaka besar bagi masyarakat, jika patner yang diambil tersebut hanya mementingkan diri sendiri, kerabat, keuntungan komunitas, serta mereka yang “lagee tikoh lam eumpang breuh”(tikus dalam lumbung padi), ketika bersama pemerintah.

Salah satu indikator pemimpin yang arif adalah pemimpin yang mau merangkul lawan politiknya tanpa disodori “bungkoh”tertentu. Dalam politik, mampu merangkul lawan menjadi kawan adalah suatu sikap yang sangat luar biasa yang hanya dimiliki oleh orang yang benar-benar ikhlas. Sikap arif ini akan memperlihatkan bahwa pemimpin tidak menaruh dendam kepada lawan politiknya, hal tersebut juga ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. dalam menegakkan Agama Islam yang  rahmatan lil alamin ini.

“Menjaring nahkoda” baru

Pilkada merupakan momentum penting bagi masyarakat yang cerdas dalam rangka memilih pemimpin baru, yang mampu memberi “warna” baru dalam lingkungan wilayah Po Teumereuhom ini. Kecerdasan masyarakat tentu menjadi penentu utama bagi masa depan “gampoeng dek mata biru” ini.

Pemimpin baru Aceh Jaya, sejatinya harus memiliki konsep pembangunan yang jelas, tidak hanya mampu berdiri di bawah bayang-bayang “pahlawan” yang telah mendahului. Bangga terhadap perjuangan “endatu”  tentu tidak akan mampu memberikan kesejateraan bagi masyarakat Aceh Jaya, hal ini tidak mengindikasikan bahwa perjuangan para “Endatu” tidak di hargai, tetapi harus di sadari bahwa zaman Rasulullah berbeda dengan zaman Khulafaur Rasyidin, pra konflik berbeda dengan  pasca konflik dan zaman HP tit tut berbeda dengan zaman adroid alias HP gusuek. Dengan demikian, berbeda masalah berbeda pula cara penyelesaianya.

Sikap materialistis dalam masyarakat harus dihilangkan, dengan memantapkan pengaruh-pengaruh para cendikia, ulama dan tokoh masyarakat yang memiliki wawasan luas terhadap pembangunan Aceh Jaya ke depan. Jika hal ini tidak dikawal oleh tersebut, maka masyarakat tentu akan terjebak dengan “sitrop saboh kaca”(hadiah sebotol sirup),yang sudah menjadi rahasia umum dalam setiap pelaksanaan Pilkada yang bersih dan transparan di negeri tercinta ini.

Subtansi politik adalah jalan menuju kesejahteraan rakyat yang lebih maju dan bermartabat, maka peran mahasiswa sebagai agent of change –katanya begitu- adalah mengawal masyarakat agar tidak terjebak dalam pen-justifikasi-an oleh para politisi yang ambisinya berada pada “stadium” akhir, karena tingkat ambisi seorang pemimpin juga akan mempengaruhi proses pembangunan yang berbasis rakyat. Oleh karena demikian sikap mahasiswa, sebenarnya harus lebih netral dan benar-benar membela kepentingan orang banyak.

Mahasiswa sebagai calon intelektual baru, yang sedang “bertugas” pada lembaga pendidikan tertinggi, seharusnya mampu menjadi pembanding  dalam ajang “menjaring nahkoda” baru ini, bukan sebagai penjilat yang terkadang terkesan sebagai pembuat justifikasi. Apresiasi yang sangat besar bagi para mahasiswa dan mahasiswi Aceh Jaya telah mengambil sikap netral dan menggunakan ilmunya dengan benar dalam proses memajukan Aceh Jaya.

Di usianya yang sudah memasuki usia remaja, kebutuhan  hidup seorang remaja cenderung lebih banyak dibandingkan dengan Aceh Jaya ketika  masih menyandang status “aneuk miet”. Oleh karena itu mendidik “aneuk miet” berbeda dengan mendidik remaja. Atas dasar inilah konsep pendidikan terhadap manusia dibuat bertingkat. “

Harapannya, siapa pun pemimpin Aceh Jaya kedepan, tentunya harus memiliki prinsip membangun kesejahteraan rakyat, persatuan, agama serta mampu membawa nama Aceh Jaya tidak hanya ditingkat nasional tapi juga international. Kedewasaan politik juga harus dimiliki oleh sosok “Po Teumereuhom” yang baru, yang terpilih pasca pelaksanaan pesta demokrasi di Aceh Jaya.